Tak Hanya Blok M, Pramono Perintahkan Penertiban Parkir Liar Diperluas ke Seluruh Jakarta!

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa
HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan jajarannya untuk memperluas penertiban parkir liar ke seluruh wilayah Ibu Kota.
Langkah ini dilakukan agar penanganan kendaraan yang parkir sembarangan tidak hanya terpusat di kawasan Blok M, tetapi juga menyasar berbagai titik lain yang selama ini mengalami persoalan serupa.
Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menciptakan ketertiban lalu lintas, menjaga fungsi fasilitas umum, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya para pejalan kaki.
Penertiban parkir liar nantinya akan dibahas secara rutin melalui rapat di tingkat kecamatan.
Mekanisme tersebut diharapkan dapat memastikan pengawasan dan penanganan berlangsung secara konsisten, terkoordinasi, serta berkelanjutan.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menyampaikan bahwa arahan Gubernur Pramono akan ditindaklanjuti melalui pengawasan rutin di berbagai wilayah Jakarta.
Menurut Chico, keberadaan kendaraan yang parkir sembarangan, terutama di trotoar dan bahu jalan, tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga merampas hak pejalan kaki untuk menggunakan fasilitas umum sebagaimana mestinya.
Karena itu, penertiban perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah.
Selain meningkatkan pengawasan, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas parkir resmi.
Upaya ini diperlukan agar masyarakat memiliki alternatif tempat parkir yang sesuai ketentuan dan tidak menggunakan trotoar maupun badan jalan sebagai lokasi parkir.
Koordinasi lintas wilayah juga menjadi salah satu langkah penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dengan demikian, penanganan parkir liar tidak hanya dilakukan secara sementara ketika muncul keluhan masyarakat, tetapi dapat menjadi bagian dari pengawasan rutin pemerintah daerah.
Persoalan parkir liar masih menjadi salah satu tantangan dalam penataan ruang publik di Jakarta.
Kendaraan yang menggunakan trotoar sebagai tempat parkir dapat menghambat mobilitas pejalan kaki, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan orang tua yang membawa anak.
Sementara itu, kendaraan yang berhenti atau parkir di bahu jalan berpotensi mempersempit ruang lalu lintas dan mengganggu kelancaran perjalanan pengguna jalan lainnya.
Oleh sebab itu, penertiban parkir liar membutuhkan pengawasan yang berkesinambungan, bukan sekadar operasi sesaat di lokasi tertentu.
Melalui instruksi tersebut, Pramono menginginkan penanganan parkir liar dilakukan secara lebih merata di seluruh Jakarta.
Pemerintah daerah juga diharapkan mampu memastikan fasilitas umum tetap berfungsi sesuai peruntukannya.
Keberhasilan kebijakan ini nantinya tidak hanya ditentukan oleh intensitas penertiban, tetapi juga konsistensi pengawasan, ketersediaan fasilitas parkir resmi, serta kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan.
Dengan perluasan penertiban tersebut, Pemprov DKI Jakarta berupaya menghadirkan ruang kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warga.