Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso, Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo!

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa
HAIJAKARTA.ID- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso.
Keputusan tersebut diambil setelah Eko menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sidang kode etik berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Dalam persidangan tersebut, majelis menyatakan Eko terbukti melakukan pelanggaran etik berupa perbuatan tercela.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa terdapat dua jenis sanksi yang dijatuhkan kepada mantan perwira tinggi Polri tersebut.
Sanksi pertama berupa sanksi etika, yakni menyatakan perbuatan pelanggar sebagai perbuatan tercela.
Sementara itu, sanksi kedua merupakan tindakan administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
"Terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua yaitu sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," ujar Trunoyudo seusai sidang.
Proses persidangan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso berlangsung sekitar sembilan jam, dimulai sejak pukul 09.00 WIB hingga sore hari.
Dalam pemeriksaan tersebut, majelis KKEP mendalami dugaan keterlibatan Eko dalam aktivitas akses ilegal atau illegal access menggunakan perangkat dan teknologi milik Polri.
Berdasarkan hasil persidangan, Eko dinilai terlibat dalam pemufakatan penggunaan akses teknologi kepolisian untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan profesional.
Setelah putusan dibacakan, Eko terlihat keluar dari Gedung Propam Polri dengan pengawalan petugas.
Ia mengenakan pakaian tahanan berwarna biru dan tangannya terikat kabel ties sebelum dibawa menggunakan kendaraan kepolisian.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik karena perkara ini turut menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri.
Sebelum menjalani sidang etik, Eko Hadi Santoso telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan akses teknologi kepolisian untuk melakukan pemantauan atau penyadapan tanpa prosedur dan kewenangan yang semestinya.
Penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal serta penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Dalam perkembangan penyidikan, terdapat empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempat nama tersebut menjadi bagian dari penyidikan kasus yang kini mendapat perhatian luas karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas institusi kepolisian.
Sebelum keputusan terhadap Eko Hadi, Polri telah lebih dahulu menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Ahrie menjalani sidang kode etik pada 10 November 2026. Hasilnya, majelis KKEP memutuskan bahwa yang bersangkutan juga harus diberhentikan dari keanggotaan Polri.
Dengan demikian, Eko menjadi perwira tinggi kedua yang dijatuhi sanksi pemecatan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Sementara itu, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menjalani sidang kode etik pada pekan berikutnya.
Polri menyatakan proses penanganan terhadap para pihak yang terlibat akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, proses etik terhadap Eko Hadi Santoso masih berlanjut melalui mekanisme banding.
Eko diketahui mengajukan banding atas keputusan majelis KKEP yang memberhentikannya secara tidak hormat dari institusi kepolisian.
Mekanisme tersebut diatur dalam ketentuan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.
Pengajuan banding nantinya akan diproses melalui komisi banding sesuai prosedur yang berlaku.
Kasus ini pun menjadi sorotan karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian dan menyangkut dugaan penggunaan fasilitas negara untuk aktivitas penyadapan yang tidak sesuai ketentuan.
Polri kini masih melanjutkan proses penanganan perkara terhadap para tersangka lainnya, termasuk pendalaman mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.