Usai Diverifikasi, Pemprov DKI Temukan 624 Mahasiswa Tak Layak Terima KJMU

HAIJAKARTA.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sejumlah mahasiswa ternyata tidak layak menerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Hal ini diketahui usai melakukan verifikasi penerima KJMU dengan menggelar survei.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyebut pihaknya juga saat ini sedang melakukan pemadanan data penerima KJMU untuk mencocokkan syarat penerima KJMU dengan temuan di lapangan.

“Kami menggunakan tiga parameter pemadanan data, yaitu padanan dengan data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa (12/3/2024).

“Serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU,” kata Budi.

Budi menjelaskan, sari total 19.041 penerima KJMU pada tahun 2023, didapati sebanyak 624 yang tidak sesuai dengan syarat sebagai penerima bantuan pendidikan itu.

“Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali. Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran,” ucap Budi.

Rinciannya, sejumlah 14 orang tidak sesuai berdasarkan padanan data SIAK Terpusat. Sebanyak 577 orang perlu dilakukan verifikasi berdasarkan padanan data kependudukan sesuai domisili, antara lain karena pindah luar DKI (329 orang), tidak dikenal (125 orang), dikenal namun tidak diketahui keberadaannya (119 orang), dan RT tidak ada (4 orang).

Sementara berdasarkan padanan pekerjaan Kepala Keluarga, ada 33 orang yang berpenghasilan tidak rendah, di antaranya dosen, karyawan BUMN/BUMD, PNS, konsultan, anggota lembaga tinggi lainnya.

Dari tiga parameter yang ada, padanan data kependudukan sesuai domisili merupakan yang paling banyak. Oleh karena itu, Budi mengimbau agar warga tertib administrasi kependudukan. Warga bisa mengecek status NIK-nya aktif atau tidak melalui https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/.

“Bagi warga yang NIK-nya terdampak pada penataan administrasi kependudukan sesuai domisili ini, tidak perlu panik. Silakan datang ke loket-loket layanan Disdukcapil terdekat untuk mendapatkan informasi terkait NIK-nya. Jika diketahui NIK tidak aktif, dapat diaktifkan kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku,” pungkas Budi.