Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta Dikaji, DPRD DKI: Kalau Sekarang Mungkin Belum Tepat
HAIJAKARTA.ID – Wacana kanaikan tarif Transjakarta masih menjadi salah satu opsi yang tengah dikaji oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama manajemen PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).
Namun, DPRD DKI Jakarta mengingatkan agar kebijakan tersebut dipertimbangkan secara matang karena kondisi ekonomi masyarakat dinilai masih belum sepenuhnya stabil.
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya Nazar Soesatyo, menilai kenaikan tarif Transjakarta untuk saat ini belum menjadi langkah yang tepat. Menurutnya, daya beli masyarakat harus menjadi pertimbangan utama sebelum keputusan diambil.
“Karena kondisi secara luas sekarang ada kenaikan. Dolar naik, segala macam naik. Saya kira juga kalau dinaikan tarif sekarang mungkin belum tepat,” kata Dimaz dikutip pada Sabtu, (30/5/2026).
DPRD Soroti Kondisi Ekonomis Masyarakat
Dimaz mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi yang saat ini masih dirasakan masyarakat. Menurutnya, kenaikan berbagai kebutuhan hidup membuat ruang masyarakat untuk menanggung beban tambahan menjadi semakin terbatas.
Meski demikin, ia mengakui Pemprov DKI Jakarta saat ini berada dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, subsidi transportasi publik tetap dibutuhkan masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tekanan fiskal yang cukup besar.
Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Pemprov DKI Jakarta.
Dimaz mengungkapkan bahwa wacana penyesuaian tarif muncul sebagai salah satu opsi untuk mengurangi beban subsidi yang selama ini diganggu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
“Terakhir kita bicara dengan TransJakarta, sedang dikaji untuk kenaikan tarif. Salah satu opsi, tetapi ini bukan hal yang pasti. Tujuannya supaya mengurangi beban subsidi,” ujarnya.
Menurut dia, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait kenaikan tarif. Kajian masih terus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi ekonomi masyarakat dan keberlanjutan layanan transportasi publik.
Subsidi Transjakarta Capai Rp 4,2 Triliun
Dimaz menjelaskan, subsidi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada TransJakarta saat ini mencapai sekitar Rp4,2 triliun per tahun. Angka tersebut dinilai cukup besar dan menjadi salah satu beban APBD di tengah meningkatnya kebutuhan belanja daerah lainnya.
Selain untuk transportasi publik, pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai, program sosial, hingga berbagai program prioritas lainnya.
Karena itu, DPRD DKI Jakarta mendorong TransJakarta untuk tidak hanya bergantung pada subsidi pemerintah, melainkan juga mencari sumber pendapatan baru yang dapat menopang operasional perusahaan.
”Subsidi memang dibutuhkan masyarakat. Kalau dihilangkan tentu akan berat. Tetapi angka subsidi itu tidak harus selalu 100 persen berasal dari APBD. Harus ada ide kreatif yang bisa mendorong angka subsidi tersebut berkurang tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat,” kata Dimaz.
DPRD Minta Transjakarta Cari Terobosan Baru
Menurut Dimaz, manajemen TransJakarta perlu menghadirkan inovasi dan program yang mampu meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga ketergantungan terhadap subsidi dapat ditekan tanpa membebani penumpang.
Ia menegaskan, pembahasan mengenai tarif maupun skema pengurangan subsidi masih akan terus dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi ekonomi ke depan.
”Apakah perlu naik tarif atau tidak, itu masih perlu dikaji ulang. Kita juga belum tahu bagaimana kondisi ekonomi ke depan. Yang terpenting adalah bagaimana subsidi bisa ditekan tanpa membuat masyarakat terbebani,” tutur Dimaz.
DPRD DKI berharap setiap kebijakan yang nantinya diambil tetap mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan layanan transportasi publik dan kemampuan masyarakat dalam membayar tarif.
