Kebijakan Baru TPG Guru Honorer Cair Maret Sebelum Lebaran, Simak Syarat Dan Besarannya

Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id

HAIJAKARTA.ID – Pembayaran TPG bagi guru honorer akan segera dilakukan oleh Kemdikdasmen.

Nantinya pembayaran tunjangan tersebut akan dibayarkan sebelum lebaran Idul Fitri. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

TPG merupakan tunjangan profesi yang diberikan kepada guru sebagai bentuk penghargaan atas keprofesionalan dalam menjalankan tugas.

Besaran TPG Guru Honorer

Untuk setiap guru honorer akan mendapatkan nominal tunjangan yang akan didapatkan guru honorer sebesar Rp 2 juta perbulan.

Pembayaran tersebut akan dilakukan per triwulan sehingga guru honorer akan mendapatkan Rp 6 juta setiap pencairan.

Namun perlu diketahui bahwa nominal tersebut belum termasuk adanya potongan yang berlaku.

Aturan TPG Terbaru Guru

Baru-baru ini Sekjen Kemdikdasmen telah menetapkan aturan terbaru terkait pembayaran tunjangan profesi bagi guru honorer.

Peraturan tersebut ditetapkan dalam Persesjen Kemendikdasmen No 1 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut ditetapkan syarat yang harus dipenuhi guru honorer untuk dapat TPG.

Adapun syarat yang harus dipenuhi terdiri dari:

Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik;
Tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian;
Tidak berstatus sebagai ASN;
Memiliki penghasilan tetap atas penugasan atau pelaksanaan pekerjaan sebagai guru dari pemerintah daerah atau Yayasan sesuai kewenangan;
Aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informatika dan komunikasi, pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki;
Memenuhi beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali bagi yang:

Mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan pola Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan ketentuan Diklat di dalam/ luar negeri dilaksanakan paling banyak 600 (enam ratus) jam atau selama 3 (tiga) bulan, dan mendapat izin persetujuan dari Dinas setempat/ penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menyediakan guru pengganti yang relevan;
Mengikuti program pertukaran Guru Non ASN dan/atau kemitraan, serta mendapat izin/ persetujuan dari Dinas Setempat/penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menyediakan guru pengganti yang relevan; dan/ atau
Bertugas di Daerah Khusus;