Gubernur DKI Tanggapi Bahasan Sekolah Swasta Gratis Menggunakan KJP di Jakarta
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan bahwa pihaknya bersama DPRD sedang mengkaji kebijakan sekolah swasta gratis.
Hal ini terjadi dikarenakan Jakarta selalu mengalami krisis jumlah bangku sekolah.
Perlunya mengambil tindakan untuk mengatasi hal tersebut, saat ini masih dalam proses pengkajian.
Heru Budi Hartono menyebut bahwa Jakarta akan terus mengalami kekurangan jumlah bangku sekolah karena banyaknya warga dari luar daerah yang berpindah ke Jakarta.
“Harus ada perbaikan sistem zonasi, dikhawatirkan hal ini akan berkelanjutan di tahun setelahnya.
Bahwa banyak ditemukan warga luar kota yang pindah untuk dapat bersekolah di Jakarta.
Nanti kita upayakan adanya penyebaran supaya tidak menumpuk di kota ini. Waalaupun memang mereka memiliki hak dimana mereka akan bersekolah tentunya,” ujar Heru saat ditemui wartawan yang berlokasi di Grand Hyatt Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Ia menjelaskan bahwa perpindahan anak-anak sekolah sudah diatur sejak satu tahun yang lalu sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibuka, yang berdampak pada terbatasnya jumlah bangku sekolah di Jakarta.
“Sebenarnya sudah dilakukan pengaturan dari tahun lalu, namun mungkin belum efektif yang ditakutkan akan berdampak hingga kedepannya untuk terus kekurangan bangku sekolah,” jelasnya.
Heru juga mengimbau kepada pemimpin daerah sekitar Jakarta untuk membangun sekolah dengan kualitas yang setara dengan sekolah-sekolah di Jakarta.
“Saya mengajak segenap pemimpin di seluruh Indonesia untuk dapat membangun sekolah yang sama atau setara seperti di DKI Jakarta,” tuturnya.
Selain itu, Heru mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD sedang mengkaji kebijakan sekolah swasta gratis. Dia berharap kebijakan ini dapat terwujud melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Heru berharap agar pembahasan ini dapat diselesaikan dengan cepat sehingga sekolah swasta gratis dapat segera terlaksana tanpa hambatan terkait pencairan KJP dan hal-hal lainnya.
“Kami mohon dukungan dan supportnya agar rencana ini dapat cepat terealisasi dengan baik dan tanpa hambatan,” tandasnya.
