Anggota DPRD DKI Kenneth Soroti Mahalnya Biaya Perawatan Hewan, Usulkan Kartu BPJS untuk Anabul!

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa
HAIJAKARTA.ID- Persoalan biaya perawatan kesehatan hewan peliharaan atau yang akrab disebut anabul (anak bulu) menjadi perhatian Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth.
Ia menyoroti kondisi masyarakat yang terkadang harus menghadapi kesulitan ekonomi ketika hewan kesayangannya membutuhkan pengobatan maupun perawatan medis.
Menurut Kenneth, kepedulian masyarakat terhadap hewan peliharaan tidak jarang membuat pemiliknya rela mengesampingkan kebutuhan pribadi demi memastikan hewan kesayangannya tetap mendapatkan perawatan.
Bahkan, ia mengaku pernah menemukan warga dari kalangan prasejahtera yang rela mengurangi kebutuhan makan sehari-hari demi menyelamatkan hewan peliharaan mereka.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa biaya kesehatan hewan masih menjadi persoalan bagi sebagian masyarakat, terutama bagi pemilik hewan yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Melihat kenyataan itu, Kenneth mendorong adanya perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap akses pelayanan kesehatan hewan.
Salah satu gagasan yang diusulkan adalah menghadirkan kartu kesehatan hewan dengan skema potongan biaya perawatan.
Usulan tersebut dibahas bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.
Program ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif untuk membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan hewan dengan biaya yang lebih terjangkau.
Gagasan kartu kesehatan hewan tersebut muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap pemilik hewan peliharaan yang selama ini harus menanggung sendiri biaya pemeriksaan, pengobatan, hingga tindakan medis ketika anabul mengalami gangguan kesehatan.
Melalui skema potongan biaya, pemilik hewan diharapkan dapat memperoleh keringanan ketika membawa hewan peliharaannya ke fasilitas pelayanan kesehatan hewan yang nantinya bekerja sama dengan program tersebut.
Konsep ini juga diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk memberikan perawatan yang layak kepada hewan peliharaan, tanpa harus terlalu terbebani oleh persoalan biaya.
Meski demikian, usulan kartu kesehatan hewan ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama mengenai mekanisme pelaksanaan, sasaran penerima manfaat, besaran potongan biaya, serta fasilitas kesehatan hewan yang berpotensi dilibatkan.
Apabila dapat direalisasikan, program tersebut berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat yang memiliki hewan peliharaan tetapi menghadapi keterbatasan finansial.
Selama ini, biaya pemeriksaan dokter hewan, obat-obatan, vaksinasi, hingga tindakan medis tertentu dapat menjadi beban tersendiri bagi pemilik hewan.
Akibatnya, tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan kesehatan hewan peliharaannya.
Kehadiran program kartu kesehatan hewan diharapkan dapat mendorong masyarakat agar tidak menunda pemeriksaan ketika hewan peliharaan menunjukkan gejala sakit.
Dengan akses pelayanan yang lebih terjangkau, kesehatan dan kesejahteraan hewan juga diharapkan dapat lebih diperhatikan.
Selain membantu pemilik hewan, gagasan tersebut menjadi salah satu bentuk dorongan agar pemerintah daerah turut memperhatikan kesejahteraan hewan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat perkotaan.
Namun, perlu ditegaskan bahwa kartu kesehatan hewan yang diusulkan Kenneth merupakan gagasan dengan skema potongan biaya, bukan program BPJS Kesehatan yang sudah berlaku bagi manusia.
Realisasi dan ketentuan program tersebut masih perlu menunggu pembahasan serta kebijakan lebih lanjut dari Pemprov DKI Jakarta.