Denda Parkir Liar di Jakarta Diusulkan Naik 10 Kali Lipat, Pengelola Bisa Terancam Bayar Rp500 Juta!

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa
HAIJAKARTA.ID- Persoalan parkir ilegal di Ibu Kota kembali menjadi sorotan.
Anggota DPRD DKI Jakarta mengusulkan peningkatan sanksi denda bagi operator atau pengelola parkir yang menjalankan usaha tanpa izin resmi.
Besaran denda yang sebelumnya sekitar Rp50 juta diusulkan naik hingga Rp500 juta atau sepuluh kali lipat.
Usulan tersebut disampaikan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jupiter.
Ia menilai sanksi finansial yang selama ini diterapkan kepada pengelola parkir bermasalah belum cukup memberikan efek jera.
Bahkan, besaran denda tersebut dinilai masih memungkinkan pelanggar menganggapnya sebagai risiko biasa dalam menjalankan usaha.
Menurut Jupiter, peningkatan denda diperlukan agar para operator parkir lebih serius mematuhi ketentuan perizinan dan tidak sembarangan menjalankan kegiatan usaha di wilayah Jakarta.
Ia menilai, apabila sanksi yang diberikan masih relatif rendah, pelaku usaha berpotensi mengulangi pelanggaran serupa karena konsekuensi finansialnya dianggap masih dapat ditanggung.
"Kalau dendanya hanya Rp50 juta, tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah. Karena itu, kami merekomendasikan sanksi hingga Rp500 juta," ujar Jupiter dalam keterangan resminya, Sabtu (14/11/2026).
Jupiter menegaskan bahwa peningkatan sanksi bukan semata-mata bertujuan memberikan hukuman kepada pengelola parkir ilegal.
Lebih dari itu, langkah tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum.
Pengelola parkir yang menjalankan kegiatan usaha tanpa mengantongi izin dinilai perlu mendapatkan pengawasan serta penindakan yang lebih tegas.
Pasalnya, aktivitas perparkiran berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa maupun potensi pendapatan daerah.
Ia juga menyinggung Singapura sebagai salah satu contoh negara yang menerapkan aturan tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran ketertiban di ruang publik.
Menurutnya, pendekatan penegakan aturan yang konsisten dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Jakarta dalam memperbaiki sistem pengelolaan parkir.
Dengan adanya sanksi yang lebih berat, operator parkir diharapkan tidak lagi menganggap pelanggaran perizinan sebagai persoalan sepele.
Selain mendorong peningkatan denda, Jupiter menilai pembenahan tata kelola perparkiran di Jakarta harus dilakukan secara menyeluruh.
Penertiban di lapangan saja tidak cukup apabila tidak disertai pengawasan berkelanjutan dan penegakan aturan yang konsisten.
Ia meminta DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh temuan dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran dapat ditindaklanjuti.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dalam pengelolaan lahan parkir, termasuk aktivitas operator yang belum memenuhi persyaratan perizinan.
Pengawasan juga perlu diperkuat agar tidak muncul kembali praktik pengelolaan parkir yang melanggar ketentuan.
Pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan setiap operator menjalankan kegiatan usaha sesuai aturan yang berlaku.
Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa kenaikan denda dari Rp50 juta menjadi maksimal Rp500 juta tersebut masih berupa usulan dari anggota DPRD DKI Jakarta.
Artinya, besaran sanksi baru tersebut belum otomatis berlaku bagi seluruh pengelola parkir ilegal.
Diperlukan tindak lanjut melalui pembahasan dan penyesuaian ketentuan yang menjadi dasar hukum pemberian sanksi.
Jika usulan tersebut nantinya dapat direalisasikan, kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pengawasan perparkiran sekaligus menekan praktik usaha parkir tanpa izin di Jakarta.
Masyarakat pun diharapkan mendapatkan layanan parkir yang lebih tertib, aman, dan transparan.
Sementara itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan parkir berjalan sesuai ketentuan serta tidak merugikan pengguna jasa maupun pendapatan daerah.