Roy Suryo Desak DPR dan MPR Tetap Proses Pemakzulan Gibran, Soroti Hak dan Fasilitas Jabatan Wapres!

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa
HAIJAKARTA.ID- Pakar telematika Roy Suryo kembali menyampaikan kritik terhadap polemik berakhirnya masa jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ia meminta DPR dan MPR tidak serta-merta menghentikan pembahasan mengenai pemakzulan Gibran meskipun surat pengunduran diri telah disampaikan kepada pimpinan MPR.
Menurut Roy Suryo, pengunduran diri seorang pejabat negara dan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan merupakan dua proses yang berbeda.
Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa pengajuan surat pengunduran diri tidak semestinya langsung mengakhiri seluruh pembahasan mengenai persoalan yang sebelumnya menjadi dasar munculnya usulan pemakzulan.
Roy menilai parlemen perlu memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.
Ia mendorong DPR dan MPR untuk tetap membahas persoalan yang melibatkan Gibran, termasuk kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Salah satu hal yang turut disoroti Roy adalah konsekuensi yang berkaitan dengan hak dan fasilitas jabatan Wakil Presiden.
Ia menginginkan agar persoalan tersebut tidak berhenti begitu saja setelah pengunduran diri diajukan, sehingga mekanisme pemberhentian melalui jalur konstitusional tetap menjadi perhatian parlemen.
Sebelumnya, Roy Suryo mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah anggota DPR RI.
Komunikasi tersebut dilakukan untuk membicarakan kemungkinan parlemen tidak menerima begitu saja pengunduran diri Gibran dan tetap mempertimbangkan kelanjutan proses pemakzulan.
Ia juga berpandangan bahwa DPR memiliki instrumen konstitusional berupa Hak Menyatakan Pendapat yang dapat digunakan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Namun, penggunaan hak tersebut tetap harus mengikuti persyaratan dan tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, polemik mengenai posisi Gibran sebagai Wakil Presiden mencuat setelah sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan persyaratan pencalonannya.
MUsulan tersebut menjadi perhatian publik setelah sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah menandatangani dukungan terhadap penggunaan HMP.
Rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas agenda tersebut pada Kamis (12/11/2026) kemudian dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Pada hari yang sama, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan MPR RI.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat tersebut berisi pernyataan Gibran untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024-2029 atas permintaan sendiri.
Dalam suratnya, Gibran menyebut keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut atas kekosongan jabatan Wakil Presiden.
MPR juga menyiapkan mekanisme konstitusional untuk mengisi posisi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, pernyataan Roy Suryo mengenai perlunya proses pemakzulan tetap dilanjutkan menjadi bagian dari dinamika dan perdebatan politik serta ketatanegaraan yang berkembang setelah Gibran mengajukan pengunduran diri.
Perbedaan antara pengunduran diri dan pemakzulan menjadi salah satu pokok persoalan yang diperdebatkan.
Pengunduran diri merupakan keputusan pejabat untuk berhenti atas kehendaknya sendiri, sedangkan pemakzulan merupakan mekanisme pemberhentian melalui prosedur konstitusional.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menjelaskan bahwa surat pengunduran diri Gibran tidak memerlukan persetujuan MPR.
Menurutnya, surat tersebut menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Sementara itu, pembatalan agenda rapat paripurna DPR terkait HMP juga telah diberitakan setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya.
Perkembangan ini membuat perhatian publik kini tertuju pada langkah DPR dan MPR dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Di tengah berbagai pandangan yang muncul, seluruh proses tetap harus mengacu pada ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.