BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elite dari Penerima MBG, Ada Taruna Nusantara hingga Kemala Bhayangkari!
HAIJAKARTA.ID- Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan ulang penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam proses tersebut, sekitar 80 sekolah swasta yang dikategorikan elite di berbagai daerah dikeluarkan dari daftar penerima MBG.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan penyisiran terhadap sekolah-sekolah penerima manfaat.
Menurutnya, sejumlah sekolah swasta dinilai memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi siswanya secara mandiri sehingga tidak lagi membutuhkan alokasi MBG dari pemerintah.
“Beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite saya kira tidak membutuhkan MBG,” kata Sudaryono saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Sudaryono menyebut, jumlah sekolah yang telah dikecualikan mencapai sekitar 80 sekolah di seluruh Indonesia.
Kebijakan tersebut juga telah mulai diterapkan sehingga sekolah yang masuk daftar pengecualian tidak lagi mendapatkan alokasi MBG.
Taruna Nusantara dan Kemala Bhayangkari Termasuk
Sejumlah sekolah yang disebut masuk dalam pengecualian antara lain SMA Taruna Nusantara dan Kemala Bhayangkari.
Menurut Sudaryono, kedua sekolah tersebut memiliki sistem pendidikan berasrama yang juga mengatur kebutuhan konsumsi para siswa.
Karena itu, pemberian MBG dinilai tidak menjadi prioritas bagi sekolah-sekolah tersebut. Sudaryono bahkan menyinggung pengalamannya ketika pernah bersekolah di SMA Taruna Nusantara.
Menurut dia, kebutuhan makan siswa di sekolah berasrama tersebut telah menjadi bagian dari pengelolaan sekolah.
Selain itu, BGN menyebut masyarakat dapat melakukan pengecekan status penerima MBG melalui sistem Radar MBG.
Nama sekolah dapat dimasukkan ke dalam sistem untuk mengetahui apakah sekolah tersebut memperoleh alokasi MBG atau masuk daftar pengecualian.
Beberapa contoh yang disebut Sudaryono antara lain Jakarta Intercultural School (JIS), Cikal, Taruna Nusantara, dan Kemala Bhayangkari.
BGN Juga Temukan 6 Juta Data Penerima Ganda
Penataan penerima MBG tidak hanya menyasar sekolah swasta elite. BGN juga tengah melakukan verifikasi terhadap data penerima manfaat untuk menghindari pemberian bantuan secara ganda.
Sudaryono mengungkapkan terdapat sekitar 6 juta data penerima yang terindikasi tercatat lebih dari satu kali.
Salah satu contohnya adalah siswa yang terdaftar sebagai penerima manfaat di pesantren, tetapi pada saat bersamaan masih tercatat sebagai siswa SMP.
Data tersebut kemudian disisir agar jumlah penerima program benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selain persoalan data penerima, BGN juga menemukan adanya dapur MBG yang belum beroperasi tetapi telah menerima alokasi dana.
Dari penataan tersebut, sekitar Rp311 miliar telah dikembalikan ke kas negara.
Penajaman Penerima Berkaitan dengan Anggaran
Menurut Sudaryono, evaluasi penerima MBG juga berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran negara.
Dengan mengeluarkan penerima yang dinilai tidak memenuhi kebutuhan program serta memperbaiki data ganda, anggaran dapat dialokasikan secara lebih tepat sasaran.
BGN sebelumnya juga melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas sinkronisasi pelaksanaan anggaran MBG, termasuk kebutuhan anggaran untuk tahun mendatang.
Untuk program MBG pada 2027, pemerintah telah menetapkan anggaran sekitar Rp240 triliun. Sudaryono menegaskan angka tersebut bukan Rp480 triliun seperti yang sempat beredar.
Meski penajaman penerima telah dilakukan, BGN belum merinci berapa besar penghematan anggaran yang diperoleh khusus dari pengecualian sekolah swasta elite.
Dengan evaluasi tersebut, pemerintah berupaya memastikan program MBG benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan, sekaligus menjaga penggunaan anggaran negara agar lebih efektif dan tepat sasaran.
