BGN Minta Maaf kepada Mitra, Tagihan Rp1,6 Triliun Belum Terbayarkan Meski Kelola Anggaran Puluhan Triliun!

HAIJAKARTA.ID- Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui masih memiliki kewajiban pembayaran kepada sejumlah mitra pelaksana program pemerintah yang hingga kini belum terselesaikan.

Nilai tunggakan tersebut mencapai sekitar Rp1,609 triliun, yang berasal dari pekerjaan tahun anggaran 2025 dan telah rampung dikerjakan, namun belum dapat dicairkan hingga akhir tahun.

Kondisi ini disampaikan langsung oleh jajaran BGN sebagai bentuk transparansi kepada publik sekaligus permohonan maaf kepada para mitra yang masih menunggu penyelesaian pembayaran.

BGN menegaskan bahwa kewajiban tersebut tetap menjadi prioritas dan akan diselesaikan melalui mekanisme anggaran tahun 2026.

Pembayaran Akan Menggunakan DIPA 2026

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa pembayaran tunggakan akan dilakukan melalui mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026.

Saat ini, proses revisi anggaran masih berlangsung sehingga pencairan dana belum dapat dilakukan.

Menurut Agustina, seluruh pekerjaan yang menjadi dasar tagihan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh para mitra.

Namun, proses administrasi dan penganggaran membuat pembayaran belum bisa direalisasikan pada tahun anggaran sebelumnya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh mitra yang terdampak akibat keterlambatan pembayaran tersebut.

Masih Ada Potensi Tagihan Rp743 Miliar

Selain kewajiban pembayaran sebesar Rp1,609 triliun, BGN juga mengungkapkan masih terdapat potensi tagihan sekitar Rp743 miliar yang saat ini masih menjalani proses verifikasi administrasi.

Tagihan tersebut berasal dari berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program BGN sepanjang tahun 2025.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh dokumen dan pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi ketentuan sebelum pembayaran dilakukan.

Apabila seluruh proses verifikasi selesai, nilai kewajiban yang harus diselesaikan BGN berpotensi bertambah dari angka yang telah diumumkan sebelumnya.

BGN Kelola Anggaran Sekitar Rp71 Triliun pada 2025

Sepanjang tahun anggaran 2025, Badan Gizi Nasional memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp71 triliun dari pemerintah.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program strategis nasional, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penyediaan bahan pangan, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), distribusi makanan bergizi, hingga kerja sama dengan berbagai mitra penyedia barang dan jasa di berbagai daerah.

Program MBG sendiri ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya sebagai upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Keterlambatan Pembayaran Jadi Perhatian

Keterlambatan pembayaran kepada mitra menjadi perhatian karena para penyedia barang maupun jasa telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Sejumlah mitra diketahui masih menunggu kepastian pencairan dana untuk menjaga kelangsungan operasional usaha mereka.

BGN menegaskan bahwa keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh pembatalan pembayaran, melainkan karena proses administrasi dan penyesuaian anggaran yang harus mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan negara.

Pemerintah memastikan seluruh kewajiban yang telah memenuhi persyaratan akan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah revisi DIPA 2026 memperoleh persetujuan.

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Program

BGN menyatakan tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memperbaiki tata kelola administrasi agar proses pembayaran kepada mitra dapat berjalan lebih cepat dan tertib pada tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program juga terus dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara berlangsung secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga manfaat program dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan hak para mitra pelaksana.