Cara Daftar Rumah Subsidi di Bogor, Khusus Warga Berpenghasilan Rendah, Wajib Simak!
HAIJAKARTA.ID – Kesempatan emas bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak melalui program rumah subsidi bertajuk Imah DPKPP.
Program ini merupakan bagian dari inisiatif pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, dengan alokasi 1.000 unit khusus untuk Kabupaten Bogor.
“Bogor mendapat jatah 1.000 rumah dari program subsidi untuk Jawa Barat,” jelas Rifqi, Penata Layanan Operasional DPKPP Kabupaten Bogor, dalam pernyataan tertulis pada Rabu (18/6/2025).
Program ini dihadirkan untuk mendukung warga yang belum memiliki tempat tinggal permanen, termasuk ASN dan tenaga non-ASN.
Cara Daftar Rumah Subsidi di Bogor (Online)
Bagi masyarakat yang berminat, cara daftar rumah subsidi di Bogor sangat mudah dan dilakukan secara daring.
Calon penerima cukup memilih lokasi rumah melalui situs resmi https://sikumbang.tapera.go.id, lalu mengisi formulir online yang disediakan oleh DPKPP.
“Kami membuka pendaftaran secara digital bagi warga Bogor yang ingin memiliki rumah subsidi. Pilih lokasi rumah dan daftarkan diri di laman resmi kami,” ungkap Rifqi.
Setelah pendaftaran, data warga akan diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan mereka masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Desain Rumah dan Proses Pembangunan
Hunian yang ditawarkan Pemkab Bogor ini menggunakan teknologi sistem knockdown berbasis baut, memungkinkan pembangunan selesai dalam waktu hanya dua minggu. Rumah juga sudah dilengkapi dengan komponen lengkap, dari struktur dasar hingga finishing interior seperti vinil dan panel dinding.
Pembangunan rumah dilakukan dengan menggandeng pihak swasta seperti PT Anugrah Jaya. “Ini merupakan pengembangan dari konsep rumah tanggap bencana yang kami tampilkan pada Bogor Fest 2023,” ujar Rifqi.
Fokus untuk ASN dan Tenaga Kontrak
Selain masyarakat umum, program ini juga terbuka bagi ASN dan tenaga kontrak daerah.
DPKPP tengah bekerja sama dengan BKPSDM agar program ini menyasar kalangan pegawai yang selama ini belum memiliki akses terhadap skema perumahan terjangkau.
“Banyak aparatur daerah dan tenaga non-ASN yang belum memiliki rumah. Kami ingin program ini bisa menjangkau mereka juga,” tambah Rifqi.
Dengan pendekatan kolaboratif, Pemkab Bogor berharap program ini mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau.
