Jakarta Siapkan Obligasi Daerah Rp 3,5 Triliun, Pramono: Langkah Perdana di Indonesia!

HAIJAKARTA.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun sebagai salah satu langkah memperkuat pembiayaan pembangunan sekaligus menjaga kondisi fiskal daerah.

Rencana tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam sebuah diskusi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (30/6/2026).

Menurut Pramono, penerbitan obligasi daerah menjadi terobosan baru yang belum pernah dilakukan pemerintah daerah lain di Indonesia.

Skema ini dipilih setelah Jakarta menghadapi penurunan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) atau Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Respons atas Tekanan Fiskal

Pramono menjelaskan, anggaran yang diterima Jakarta dari pemerintah pusat berkurang sekitar Rp15 triliun.

Kondisi tersebut mendorong Pemprov mencari alternatif pembiayaan tanpa mengganggu keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik.

Ia menilai obligasi daerah dapat menjadi instrumen pendanaan yang efektif sekaligus memperluas sumber pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Target Emisi Rp3,5 Triliun

Dalam tahap awal, Pemprov DKI Jakarta menargetkan penerbitan obligasi daerah dengan nilai sekitar Rp3,5 triliun.

Pramono optimistis surat utang tersebut akan mendapat respons positif dari investor karena Jakarta memiliki fundamental ekonomi yang kuat serta menjadi pusat aktivitas bisnis nasional.

Kepercayaan investor, menurutnya, menjadi salah satu modal utama agar penerbitan obligasi berjalan sukses.

Imbal Hasil Dijamin APBD

Pramono juga menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memperhitungkan kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban kepada para investor.

Pembayaran imbal hasil (yield) maupun kewajiban lainnya disebut akan didukung melalui pengelolaan APBD secara bertanggung jawab.

Ia memastikan Pemprov DKI Jakarta memiliki komitmen untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan pasar terhadap obligasi daerah yang akan diterbitkan.

Dukung Pendanaan Program Strategis

Rencana penerbitan obligasi daerah sebelumnya juga dikaitkan dengan upaya mendukung berbagai program strategis di Jakarta, termasuk pembangunan sektor pendidikan dan layanan kesehatan.

Melalui instrumen pembiayaan ini, pemerintah berharap proyek-proyek prioritas tetap dapat berjalan meski ruang fiskal mengalami tekanan.

Jika terealisasi, penerbitan obligasi tersebut berpotensi menjadi tonggak baru dalam sistem pembiayaan pemerintah daerah di Indonesia sekaligus membuka peluang bagi daerah lain untuk memanfaatkan instrumen pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku.