Kemenhub Beri Izin 35 Pesawat Asing Bantu Padamkan Karhutla, Puluhan Helikopter Dikerahkan!
HAIJAKARTAA.ID- Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni memberikan izin khusus bagi puluhan pesawat berregistrasi asing untuk mendukung operasi pemadaman dari udara.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memproses 35 izin khusus penggunaan pesawat udara registrasi asing untuk mendukung kesiapsiagaan dan penanggulangan karhutla.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, mengatakan pemberian izin tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap kebutuhan operasional penanganan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.
“Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memproses 35 izin khusus penggunaan pesawat udara registrasi asing,” kata Lukman dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8/2026).
Berdasarkan informasi terbaru Kemenhub, puluhan izin tersebut diberikan kepada 11 pemegang Air Operator Certificate (AOC) yang berasal dari delapan negara.
Armada yang terlibat mencapai 36 helikopter, dengan negara asal antara lain Australia, Rusia, Amerika Serikat, Ukraina, Selandia Baru, Laos, Vietnam, dan Kanada.
Pesawat dan helikopter tersebut dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasi penanggulangan karhutla, termasuk water bombing atau pemadaman api dari udara serta patroli udara untuk membantu pemantauan wilayah terdampak.
Pesawat Bisa Dipindahkan ke Wilayah yang Membutuhkan
Kemenhub juga memberikan fleksibilitas dalam pengerahan armada. Pesawat asing yang telah mendapatkan izin khusus dapat dipindahkan ke wilayah lain apabila daerah tersebut membutuhkan dukungan penanganan bencana.
Pemindahan lokasi operasi dapat dilakukan dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Operator pesawat diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam waktu 1 x 24 jam apabila terjadi perpindahan lokasi operasi.
Kebijakan tersebut bertujuan agar sumber daya udara dapat segera dialihkan ke wilayah yang mengalami kondisi karhutla lebih membutuhkan penanganan cepat.
Meski melibatkan pesawat asing, Kemenhub menegaskan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi perhatian utama.
Pengoperasian pesawat juga harus memenuhi ketentuan kelaikudaraan serta aturan penerbangan yang berlaku.
Ruang Udara Diatur Agar Operasi Pemadaman Berjalan Aman
Selain memberikan izin, Kemenhub bersama AirNav Indonesia juga melakukan pengaturan ruang udara untuk mendukung kelancaran operasi pemadaman dari udara.
Pengaturan tersebut dilakukan melalui penerbitan Notice to Airmen (NOTAM) atau informasi resmi mengenai kondisi dan aktivitas tertentu yang perlu diketahui oleh pengguna ruang udara.
Per 20 Agustus 2026, Ditjen Perhubungan Udara mencatat terdapat tiga NOTAM aktif yang berkaitan dengan aktivitas penanganan karhutla.
Di antaranya terkait reservasi ruang udara untuk kegiatan water bombing, kegiatan water bombing dan patroli udara di Kalimantan Barat, serta informasi mengenai tidak tersedianya Taxiway Alpha di Bandara Banjarmasin akibat aktivitas pesawat water bombing.
Langkah tersebut diperlukan karena operasi pemadaman menggunakan pesawat memiliki karakteristik berbeda dengan penerbangan komersial.
Koordinasi ruang udara diperlukan agar aktivitas pemadaman dapat berlangsung tanpa mengabaikan keselamatan penerbangan lainnya.
Penanganan Karhutla Terus Diperkuat
Penggunaan puluhan pesawat asing menjadi salah satu bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat penanganan karhutla, terutama ketika pemadaman dari darat menghadapi tantangan berupa luasnya wilayah dan sulitnya akses menuju titik api.
Dengan dukungan water bombing dan patroli udara, pemerintah dapat memperoleh tambahan kemampuan untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit ditangani secara langsung dari darat.
Kemenhub juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk BNPB, BPBD, pemerintah daerah,
AirNav Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya dalam penempatan dan pengoperasian armada.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat respons terhadap titik api sekaligus mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, dan aktivitas transportasi udara.
Pemerintah kini terus memperkuat koordinasi di lapangan agar pengerahan sumber daya udara dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan tetap mengutamakan keselamatan.
