Meski Mengajar 31 Jam, Guru Honorer SMA Negeri Jakpus ini Bakal Dipecat Imbas Kebijakan Cleansing
Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
HAIJAKARTA.ID – Meski telah mengajar 31 jam, seorang guru honorer SMA negeri Jakpus ini akan mengikuti jejak rekan-rekannya yakni pemecatan dari imbas kebijakan cleansing.
Rana (samaran), yang merupakan satu dari dua guru biologi di sekolahnya, mengajar tiga kelas untuk tingkat kelas 11 dan empat kelas untuk anak kelas 10.
“Jam mengajar saya kurang lebih 31 jam, di seluruh kelas 8,10, 11 hingga kelas 12,” ujar Rana, Kamis (18/7/2024).
Sebelum resmi diberhentikan, Rana telah mendengar desas-desus tentang kebijakan cleansing yang menimpa guru honorer di DKI Jakarta melalui grup WhatsApp.
Banyak teman-temannya diberhentikan mendadak pada hari Senin.
Rana dan satu guru biologi lainnya baru dipanggil ke ruang kepala sekolah pada keesokan harinya.
Klarifikasi dari Dinas Pendidikan
Pada Selasa (9/7/2024), kepala sekolah Rana sampai menelepon seseorang dari Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menjelaskan kebijakan cleansing yang diberlakukan secara tiba-tiba.
Melalui telepon, orang dinas menyebutkan ada empat persyaratan yang harus dipenuhi agar guru honorer tidak diberhentikan:
- Harus punya Dapodik.
- Belum punya sertifikasi.
- Bukan ASN.
- Harus punya Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
Rana tidak memenuhi salah satunya, yakni tidak memiliki NUPTK.
Pada hari itu juga, kepala sekolah Rana mendatangi Disdik untuk melobi agar Rana tetap dipertahankan karena sekolah tempat Rana mengajar hanya memiliki dua guru biologi untuk 16 kelas.
Namun, usaha tersebut tidak berhasil karena Rana tidak memenuhi syarat.
Proses Mendapatkan NUPTK
Jauh sebelum cleansing terjadi, Rana sudah mencoba untuk mendapatkan NUPTK. Namun, untuk bisa mendapatkan NUPTK, seorang guru harus terlebih dahulu diangkat menjadi guru kontrak kerja individu (KKI) dan mengabdi di sekolah negeri selama tiga tahun sebelum dapat mengajukan NUPTK.
Rana yang baru dua tahun mengajar sebagai guru honorer murni belum memenuhi syarat tersebut.
Ketika seleksi masuk KKI dibuka pada Desember 2023, Rana segera mendaftar. Namun, sistem dan proses seleksi ini mengagetkan Rana dan teman-temannya karena ternyata kuota yang dibuka sudah terisi oleh guru lain yang sudah berstatus KKI.
Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing honor.
“Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA,” ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2024).
“Berdasarkan banyaknya hasil temuan dari BPK, Guru honorer saat ini diangkat oleh sekolah tanpa melewati proses dari Dinas Pendidikan,” ucap Budi saat memberikan keterangan, Rabu (17/7/2024).
