Mundur dari Jabatan Wapres, Gibran Berpotensi Dapat Rumah Pensiun dan Sejumlah Tunjangan dari Negara!

HAIJAKARTA.ID- Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia turut menjadi sorotan publik. 

Selain perkembangan politik yang menyertai keputusan tersebut, hak-hak yang dapat diterima setelah tidak lagi menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia juga menarik perhatian.

Salah satu hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian rumah kediaman bagi mantan Wakil Presiden. 

Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran diproses dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, ia berpotensi memperoleh fasilitas rumah kediaman serta sejumlah hak lainnya dari negara.

Ketentuan mengenai hak mantan Presiden dan Wakil Presiden tersebut tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 8 huruf a UU tersebut dijelaskan bahwa mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian selama menjalankan tugas negara.

Pemberian rumah tersebut bukan sekadar fasilitas tempat tinggal, melainkan bentuk penghargaan negara kepada pejabat yang pernah menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan.

Aturan Rumah Pensiun Mantan Wakil Presiden

Lebih lanjut, ketentuan mengenai penyediaan rumah kediaman bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden diatur secara lebih terperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022.

Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah standar terkait lokasi, luas tanah, luas bangunan, hingga kelayakan rumah yang disediakan.

Untuk rumah yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta, luas tanah yang dapat disediakan paling banyak mencapai 1.500 meter persegi. 

Sementara itu, apabila rumah berada di luar Jakarta, nilai tanahnya dibatasi agar setara dengan ketentuan nilai tanah di wilayah DKI Jakarta.

Adapun luas keseluruhan bangunan rumah kediaman ditetapkan paling banyak 1.500 meter persegi dengan tetap memperhatikan ketentuan tata ruang yang berlaku.

Rumah tersebut juga harus memenuhi standar kenyamanan, keamanan, serta kebutuhan penghuni. 

Fasilitas dan desain bangunan disesuaikan untuk menunjang aktivitas mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden bersama keluarganya.

Meski demikian, penyediaan rumah kediaman tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan ketentuan penganggaran yang berlaku.

Tidak Hanya Rumah, Mantan Wapres Juga Memiliki Hak Keuangan

Selain rumah kediaman, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur hak keuangan bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam ketentuan tersebut, mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun sesuai ketentuan yang berlaku. 

Terdapat pula pengaturan mengenai fasilitas dan dukungan tertentu dari negara.

Oleh karena itu, hak yang dapat diterima mantan Wakil Presiden tidak hanya berkaitan dengan rumah kediaman, tetapi juga mencakup hak keuangan dan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, pemberian hak tersebut tetap harus mengacu pada status pemberhentian, persyaratan hukum, serta mekanisme administrasi yang berlaku.

Bagaimana Jika Mengundurkan Diri atas Kemauan Sendiri?

Hal yang turut menjadi perhatian adalah status pengunduran diri seorang Wakil Presiden. 

Sebab, hak-hak setelah tidak lagi menjabat berkaitan dengan ketentuan mengenai pemberhentian secara hormat.

Dalam konteks Gibran, apabila pengunduran diri tersebut diproses sesuai mekanisme konstitusi dan dinyatakan sebagai pemberhentian dengan hormat, ketentuan mengenai hak mantan Wakil Presiden dapat menjadi dasar pemberian fasilitas tersebut.

Meski demikian, perlu dibedakan antara pengajuan pengunduran diri dan proses pemberhentian yang telah memiliki kekuatan serta penetapan sesuai ketentuan hukum.

Dengan demikian, hak rumah kediaman dan tunjangan bagi Gibran tidak serta-merta dapat dianggap telah diterima.

Pelaksanaannya tetap bergantung pada penyelesaian proses hukum dan administrasi yang berlaku.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara telah memiliki aturan tersendiri untuk mengatur penghargaan dan hak administratif bagi mantan Presiden maupun Wakil Presiden setelah mengakhiri masa jabatannya.