Breaking News! Budi Arie Benarkan Gibran Rakabuming Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RI

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa
HAIJAKARTA.ID- Kabar mengejutkan datang dari dunia politik nasional.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026).
Informasi tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, ketika dimintai konfirmasi mengenai kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Budi Arie memberikan jawaban singkat saat ditanya mengenai kebenaran informasi Gibran yang disebut telah memutuskan mundur dari posisi orang nomor dua di Indonesia.
Ia membenarkan kabar tersebut, termasuk informasi mengenai adanya surat pengunduran diri yang diserahkan Gibran kepada pihak terkait.
Menurut keterangan Budi Arie, surat tersebut diserahkan ketika berlangsung pertemuan di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Saat kembali dimintai penjelasan mengenai lokasi penyerahan surat tersebut, Budi Arie juga membenarkan bahwa penyerahan dilakukan di Lanud Halim Perdanakusuma.
Kabar ini langsung menjadi perhatian publik dan memicu berbagai pertanyaan mengenai kelanjutan posisi Wakil Presiden dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelum kabar pengunduran diri tersebut mencuat pada Rabu (11/11/2026), Gibran sebelumnya memang telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (10/11/2026) mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan keinginannya tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan setelah keduanya menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan.
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam.
Menurut Prasetyo, keinginan Gibran untuk mundur disampaikan di tengah dinamika yang berkembang menyusul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.
Meski demikian, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, termasuk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di tengah kabar tersebut, mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden juga menjadi perhatian.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden memiliki prosedur konstitusional yang harus dilalui.
Berdasarkan penjelasan Yusril, surat pengunduran diri secara resmi harus disampaikan secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Selanjutnya, MPR akan memproses pemberitahuan kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden.
Pengisian jabatan tersebut kemudian dilakukan melalui mekanisme pemilihan dalam sidang MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Karena itu, perkembangan mengenai penyerahan surat dan proses administrasi pengunduran diri Gibran masih menjadi hal penting untuk diperhatikan.
Hingga perkembangan informasi ini mencuat, publik masih menantikan penjelasan lebih lanjut dari pihak Istana maupun lembaga negara terkait mengenai status resmi jabatan Wakil Presiden.
Perkembangan ini pun menjadi salah satu perhatian utama politik nasional, mengingat keputusan tersebut berpotensi membawa perubahan dalam struktur pemerintahan Indonesia.