Pigai Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Sebut Berpotensi Langgar Prinsip HAM!

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa
HAIJAKARTA.ID- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Penolakan tersebut disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, pemindahan satwa langka dari habitat asli bukanlah langkah yang dapat dilakukan secara sederhana karena menyangkut keberlangsungan hidup, kelestarian spesies, serta keseimbangan ekosistem.
Pigai menilai bahwa memindahkan Badak Jawa ke kawasan konservasi lain tidak serta-merta menjamin satwa tersebut dapat bertahan hidup maupun berkembang biak dengan baik.
Setiap satwa memiliki kebutuhan ekologis dan karakteristik habitat yang perlu diperhatikan secara mendalam.
Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap satwa liar juga berkaitan dengan tanggung jawab manusia dalam menjaga lingkungan hidup.
Oleh karena itu, kelestarian habitat asli Badak Jawa harus menjadi perhatian utama sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait upaya konservasi.
Dalam perspektif HAM, Pigai memandang bahwa perlindungan lingkungan dan keberlangsungan ekosistem merupakan bagian penting dari upaya menjaga kehidupan.
Alam tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi manusia, tetapi juga ruang hidup bagi berbagai spesies yang memiliki peran dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo sebelumnya menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan upaya mengurangi risiko kepunahan satwa yang populasinya sangat terbatas.
Namun, rencana tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai kesiapan habitat baru, risiko pemindahan, serta dampaknya terhadap keberlangsungan populasi Badak Jawa.
Sikap Pigai mempertegas bahwa upaya penyelamatan satwa langka tidak boleh hanya berorientasi pada pemindahan lokasi.
Perlindungan habitat asli, penguatan kawasan konservasi, dan keberlanjutan ekosistem harus menjadi bagian utama dari kebijakan pelestarian satwa.
Dengan demikian, setiap rencana pemindahan Badak Jawa perlu dikaji secara menyeluruh melalui pertimbangan ilmiah, ekologis, dan prinsip perlindungan HAM agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup spesies tersebut.