Prabowo Lantik Bahlil Jadi Menko Hilirisasi dan Energi, Nomenklatur Baru di Kabinet Merah Putih!
HAIJAKARTA.ID- Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Energi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Pelantikan tersebut menandai hadirnya nomenklatur baru dalam struktur Kabinet Merah Putih.
Posisi Menko Bidang Hilirisasi dan Energi dibentuk untuk mengoordinasikan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam, pengembangan industri dalam negeri, serta sektor energi.
Sebelum menduduki posisi tersebut, Bahlil diketahui menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak 19 Agustus 2024.
Pengangkatan Bahlil menjadi Menko membuat agenda hilirisasi dan energi berada dalam satu koordinasi kementerian koordinator.
Kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah yang mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri.
Hilirisasi Jadi Agenda Strategis Pemerintah
Hilirisasi menjadi salah satu agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mendorong agar berbagai komoditas sumber daya alam tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi terlebih dahulu diolah di dalam negeri.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, mendorong pertumbuhan industri pengolahan, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus memperkuat penerimaan negara.
Pemerintah sebelumnya telah menyetujui tahap pertama program hilirisasi yang mencakup 21 proyek dengan total nilai investasi sekitar 40 miliar dolar AS.
Puluhan proyek tersebut mencakup sejumlah sektor, mulai dari minyak dan gas, pertambangan, pertanian, hingga kelautan.
Dengan terbentuknya Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi, koordinasi berbagai agenda tersebut kini ditempatkan dalam satu kementerian koordinator.
Butuh Investasi Rp10.224 Triliun
Bahlil sebelumnya mengungkapkan bahwa pelaksanaan program hilirisasi di lebih dari 20 komoditas unggulan membutuhkan investasi dalam jumlah besar.
Menurut Bahlil, Indonesia membutuhkan investasi sekitar 618 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp10.224 triliun untuk menjalankan agenda hilirisasi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam acara Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
Besarnya kebutuhan investasi tersebut menunjukkan skala program hilirisasi yang tengah didorong pemerintah.
Investasi tersebut diarahkan untuk mengembangkan berbagai industri pengolahan berbasis sumber daya alam di dalam negeri.
Nilai Ekspor Nikel Meningkat
Bahlil juga pernah mencontohkan perkembangan industri nikel sebagai salah satu gambaran dampak hilirisasi.
Sebelum kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel diterapkan, nilai ekspor nikel Indonesia berada di kisaran 3,3 miliar dolar AS pada periode 2017-2018.
Setelah proses hilirisasi berjalan, nilai ekspor komoditas tersebut disebut meningkat menjadi sekitar 35-40 miliar dolar AS per tahun pada 2023-2024.
Menurut Bahlil, peningkatan nilai tersebut menunjukkan adanya perubahan dari pola ekspor bahan mentah menuju pengembangan industri pengolahan di dalam negeri.
Pemerintah kemudian menargetkan kebijakan serupa dapat diterapkan pada berbagai komoditas unggulan lainnya.
Pelantikan Bahlil sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus menempatkan dua agenda tersebut dalam satu koordinasi strategis pemerintah.
Posisi baru ini diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan sektor energi nasional.
