HAIJAKARTA.ID- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin di Ibu Kota turun menjadi 3,96 persen pada Maret 2026.

Capaian tersebut menjadi yang pertama kalinya angka kemiskinan Jakarta tercatat berada di bawah 4 persen.

Pernyataan itu disampaikan Pramono saat memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Triwulan III 2026 di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 turun dibandingkan September 2025 yang tercatat sebesar 4,03 persen.

“Alhamdulillah di bulan Maret kemarin, baru pertama kali Jakarta itu persentase penduduk miskinnya di bawah 4 persen, yaitu 3,96 persen,” ujar Pramono.

Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada indikator kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Meski demikian, angka kemiskinan yang berada di bawah 4 persen tidak berarti persoalan kemiskinan di Ibu Kota telah sepenuhnya terselesaikan.

Jumlah Penduduk Miskin Berkurang Sekitar 6.500 Orang

Berdasarkan data BPS yang dikutip sejumlah media, jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2026 mencapai sekitar 432.620 orang.

Angka tersebut berkurang dibandingkan September 2025, ketika jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 439.120 orang.

Dengan demikian, terdapat penurunan sekitar 6.500 penduduk dalam kategori miskin selama periode tersebut.

Secara persentase, tingkat kemiskinan turun 0,07 poin persentase, dari 4,03 persen menjadi 3,96 persen.

Data ini menjadi salah satu indikator penting dalam melihat perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Namun, penilaian terhadap kesejahteraan warga juga perlu mempertimbangkan daya beli, pendapatan rumah tangga, akses terhadap layanan dasar, serta ketersediaan pekerjaan yang layak.

Indikator Ketenagakerjaan Jakarta Ikut Membaik

Selain penurunan angka kemiskinan, Pramono menyebut sejumlah indikator ketenagakerjaan di Jakarta turut menunjukkan perkembangan positif.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 5,79 persen. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 66,05 persen, meningkat 0,57 poin persentase dibandingkan Februari 2026.

Menurut Pramono, perbaikan tersebut berlangsung di tengah tekanan ekonomi global yang masih menjadi tantangan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, terus berupaya membangun optimisme sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat agar semakin banyak warga yang memiliki peluang memperoleh penghasilan.

Meski demikian, penurunan pengangguran dan peningkatan partisipasi angkatan kerja tetap perlu diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang produktif, upah yang memadai, serta kesempatan kerja yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat rentan.

Pemprov DKI Andalkan Pelatihan Kerja melalui Mobile Training Unit

Salah satu upaya yang disampaikan Pramono untuk menyiapkan tenaga kerja adalah program Mobile Training Unit (MTU).

Program ini memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha mandiri.

Dalam pelaksanaannya, program tersebut melibatkan kerja sama dengan sekitar 214 perusahaan.

Materi pelatihan mencakup berbagai keterampilan praktis, mulai dari tata rias, penataan rambut, menjahit, hingga pembelajaran bahasa asing.

Pelatihan bahasa menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian karena kemampuan berbahasa dapat menjadi persyaratan bagi calon pekerja yang ingin mengakses peluang kerja di luar negeri.

Pramono juga menyinggung pengiriman sejumlah tenaga kerja asal Jakarta untuk bekerja di luar negeri, termasuk ke Jerman, Jepang, dan kawasan Timur Tengah.

Sebelum diberangkatkan, para calon pekerja tersebut dibekali kemampuan bahasa untuk mendukung kesiapan mereka.

Program peningkatan keterampilan diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan.

Namun, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan perlu terus dievaluasi melalui data mengenai penempatan kerja, keberlanjutan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan peserta.

Bantuan Sosial dan Akses Pendidikan Tetap Penting

Selain pelatihan kerja, perlindungan sosial juga menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial merupakan sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian agar keluarga berpenghasilan rendah tidak semakin terbebani oleh kebutuhan dasar.

Program bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), misalnya, ditujukan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai ketentuan program yang berlaku.

Akses terhadap layanan kesehatan dan hunian yang layak juga menjadi faktor penting dalam menjaga pengeluaran rumah tangga.

Ketika kebutuhan dasar lebih mudah dijangkau, keluarga memiliki peluang lebih besar untuk mengalokasikan pendapatannya bagi kebutuhan lain yang produktif.

Karena itu, penurunan angka kemiskinan perlu diikuti dengan kebijakan yang memastikan bantuan dan layanan publik menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.

Ketimpangan Ekonomi Masih Menjadi Tantangan

Meski angka kemiskinan Jakarta telah turun di bawah 4 persen, tantangan pemerataan kesejahteraan masih perlu diperhatikan.

Penurunan persentase penduduk miskin tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh kelompok masyarakat telah menikmati peningkatan kesejahteraan secara merata.

Perbedaan pendapatan, akses terhadap pekerjaan, biaya hidup, dan kondisi tempat tinggal masih menjadi aspek penting dalam menilai kualitas pembangunan perkotaan.

Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional memiliki aktivitas ekonomi yang besar.

Namun, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan pemerataan kesempatan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat dari berbagai lapisan.

Ke depan, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada penurunan angka statistik, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Capaian 3,96 persen pada Maret 2026 menjadi perkembangan penting bagi Jakarta.

Tantangan berikutnya adalah menjaga tren tersebut, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan warga, dan memastikan kelompok masyarakat rentan tidak tertinggal dalam proses pembangunan Ibu Kota.