RANS Buka Suara soal Dana Influencer Rp14,6 Miliar, Ungkap Rincian Kerja Sama dengan KKP dan Kemendikbud!

HAIJAKARTA.ID- Perusahaan milik Raffi Ahmad, RANS, memberikan klarifikasi terkait polemik anggaran jasa promosi dan influencer yang menjadi perbincangan publik. 

Dalam keterangannya, RANS menjelaskan bahwa total nilai kerja sama yang disorot mencapai Rp14,6 miliar dan berkaitan dengan sejumlah kegiatan kampanye promosi pemerintah.

Klarifikasi tersebut disampaikan untuk menjelaskan rincian penggunaan anggaran sekaligus menjawab berbagai pertanyaan masyarakat mengenai nilai kontrak jasa promosi yang melibatkan perusahaan tersebut.

Berdasarkan informasi yang beredar, dari total Rp14,6 miliar tersebut, sekitar Rp10,7 miliar dialokasikan untuk tiga kampanye bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Sementara itu, sekitar Rp3,9 miliar lainnya merupakan anggaran kerja sama promosi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud).

Dalam penjelasannya, RANS menyebut nilai kerja sama tersebut mengacu pada rate card atau daftar tarif layanan yang berlaku. 

Dengan demikian, perusahaan menilai besaran anggaran yang diterima telah disesuaikan dengan layanan dan pekerjaan promosi yang diberikan.

Khusus untuk kerja sama dengan Kemendikbud, RANS mengungkapkan bahwa kegiatan promosi tersebut menghasilkan lebih dari 150 output konten. 

Konten-konten itu diklaim berhasil memperoleh total jangkauan hingga 52,6 juta views.

Capaian tersebut menjadi salah satu poin yang disampaikan RANS untuk menggambarkan hasil dari aktivitas promosi digital yang dilakukan melalui kerja sama tersebut.

Sementara itu, anggaran sebesar Rp10,7 miliar untuk KKP disebut berkaitan dengan pelaksanaan tiga kampanye. 

Artinya, nilai tersebut tidak hanya merujuk pada satu aktivitas promosi, melainkan mencakup beberapa program kampanye yang dijalankan dalam kerja sama antara kedua pihak.

Meski demikian, besarnya anggaran jasa influencer dan promosi digital tetap menjadi perhatian masyarakat.

Publik menilai penggunaan dana yang berkaitan dengan kementerian dan lembaga pemerintah perlu dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai rincian pekerjaan, mekanisme pengadaan, serta hasil yang diperoleh.

Klarifikasi RANS mengenai penggunaan rate card dan capaian jumlah penayangan konten menjadi bagian dari penjelasan perusahaan atas polemik tersebut. 

Namun, angka penayangan atau views saja belum cukup untuk menggambarkan keseluruhan efektivitas kampanye. Rincian kontrak, target kegiatan, serta indikator keberhasilan lainnya juga penting untuk diketahui.

Hingga kini, transparansi mengenai detail pelaksanaan kerja sama menjadi hal yang perlu diperhatikan agar masyarakat dapat memahami bagaimana anggaran promosi pemerintah digunakan dan sejauh mana manfaatnya bagi publik.