Siap-Siap! Pengumuman UMP dan UMK 2026 Semakin Dekat, Segini Proyeksi Kenaikannya
Memuat halaman…
Media digital yang menyajikan informasi aktual dan informatif seputar Jakarta dan Nasional
Jumat, 13 November 2026 14:33 WIB
Media digital yang menyajikan informasi aktual dan informatif seputar Jakarta dan Nasional
HAIJAKARTA.ID- Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan banyak nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka apabila jabatan Wakil Presiden RI mengalami kekosongan. Konstitus
HAIJAKARTA.ID- Bursa calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian publik di tengah mencuatnya isu pengunduran diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.M
HAIJAKARTA.ID- Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia menjadi perhatian publik. Pasalnya, meskipun tidak lagi menjabat sebagai orang nomor dua
Media digital yang menyajikan informasi aktual dan informatif seputar Jakarta dan Nasional
HAIJAKARTA.ID – Proses pengumuman UMP dan UMK 2026 semakin mendekati tenggat waktu yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah memastikan bahwa pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dilakukan paling lambat pada 21 November 2025 oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Sementara itu, pengumuman Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 akan mengikuti secara berjenjang, dengan batas waktu penetapan maksimal 30 November 2025 di seluruh wilayah Indonesia.
Penetapan pengumuman UMP dan UMK 2026 memiliki mekanisme berlapis. Pemerintah pusat melalui Kemnaker menetapkan formula dasar perhitungan UMP secara nasional.
Setelah itu, pemerintah provinsi melakukan penghitungan dan penetapan UMP masing-masing, termasuk memberikan rekomendasi teknis untuk UMK.
Pada tahap selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota mengusulkan besaran UMK kepada gubernur melalui dewan pengupahan setempat. Inilah alasan mengapa UMP selalu diumumkan lebih awal sebelum UMK.
Penetapan pengumuman UMP dan UMK 2026 tidak dilakukan secara sembarangan.
Ada sejumlah indikator ekonomi makro yang menjadi dasar perhitungan, meliputi:
UMK pada banyak wilayah sering lebih tinggi dari UMP. Hal ini disebabkan karakteristik ekonomi tiap daerah, terutama di wilayah industri dengan biaya hidup tinggi seperti Bekasi, Karawang, Depok, dan Bandung.
Jika melihat tren sebelumnya, UMP Jawa Barat mengalami perubahan yang mengikuti kondisi ekonomi nasional.
Selama empat tahun terakhir, rata-rata kenaikan UMP Jabar berada di angka 4,92% per tahun, dengan kenaikan absolut sekitar Rp 95.222.
Dengan pemulihan ekonomi nasional yang terus berjalan, perhatian kini tertuju pada besaran pengumuman UMP dan UMK 2026, khususnya di Jawa Barat.
Serikat buruh mengusulkan kenaikan 8–10%, namun formula objektif pemerintah bisa menghasilkan angka berbeda.
Pertanyaan terbesar kini adalah apakah UMP 2026 akan menyentuh angka tuntutan buruh atau kembali berada pada kisaran rata-rata kenaikan di bawah 5%.
Jawabannya akan terlihat setelah hasil kajian final dirilis dalam beberapa pekan ke depan.
