HAIJAKARTA.ID- Sebanyak 75 persen responden dari kelompok masyarakat umum mengaku mengalami stres saat menghadapi kebijakan pemerintah.

Temuan tersebut terungkap dalam survei yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama tim Kabinet Bayangan untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Tekanan yang dirasakan masyarakat tidak terlepas dari persoalan ekonomi yang masih membebani kehidupan sehari-hari.

Kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya memperoleh pekerjaan, serta pajak dan pungutan pemerintah menjadi sejumlah persoalan yang disoroti dalam survei tersebut.

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan CELIOS pada 12 Oktober 2026, survei ini menghimpun jawaban dari 1.142 responden masyarakat umum dan 129 responden ahli yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.

Hasilnya memberikan gambaran mengenai persepsi publik terhadap kebijakan, kepemimpinan, dan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

67 Persen Responden Stres terhadap Perilaku Prabowo

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengungkapkan bahwa tekanan yang dirasakan masyarakat juga berkaitan dengan penilaian mereka terhadap perilaku Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kelompok responden masyarakat umum, sebanyak 67 persen menyatakan mengalami stres terhadap perilaku Prabowo.

Sementara itu, 75 persen responden mengaku stres ketika menghadapi kebijakan pemerintah secara keseluruhan.

Penilaian terhadap kinerja presiden juga tercermin dari skor yang diberikan responden.

Prabowo memperoleh nilai rata-rata 4,6 dari skala 10 berdasarkan penilaian masyarakat umum.

Adapun kelompok ahli memberikan nilai lebih rendah, yakni 2,8 dari skala 10. Angka tersebut menunjukkan adanya penilaian kritis dari responden terhadap kinerja pemerintahan.

Meski demikian, hasil survei ini menggambarkan persepsi kelompok responden yang diteliti dan tidak dengan sendirinya menjadi diagnosis kondisi kesehatan mental seluruh masyarakat Indonesia.

Harga Kebutuhan Pokok Jadi Keluhan Utama

Persoalan ekonomi rumah tangga menjadi salah satu sorotan penting dalam hasil survei CELIOS.

Sebanyak 78 persen responden mengeluhkan kenaikan atau tingginya harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin menekan pengeluaran sehari-hari.

Di samping itu, 82 persen responden menilai pajak dan pungutan pemerintah terlalu memberatkan. Kondisi tersebut memperlihatkan besarnya perhatian masyarakat terhadap biaya hidup dan beban pengeluaran rumah tangga.

Ketika harga pangan meningkat, masyarakat harus mengalokasikan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Situasi ini dapat mempersempit ruang keuangan keluarga untuk membiayai kebutuhan lain, seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, dan tabungan.

Kesulitan memperoleh pekerjaan juga disebut sebagai salah satu pemicu tekanan ekonomi dan psikologis.

Bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap, tingginya kebutuhan hidup dapat menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kestabilan keuangan keluarga.

Kinerja Pemerintah Mendapat Penilaian Kritis

Hasil survei tersebut turut menyoroti bagaimana masyarakat dan kalangan ahli memandang kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Penilaian yang diberikan responden memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi, pelaksanaan kebijakan, dan kepemimpinan menjadi bagian dari evaluasi terhadap jalannya pemerintahan.

Temuan ini sejalan dengan pentingnya evaluasi kebijakan publik secara berkala, khususnya dalam memastikan bahwa program pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Pengendalian harga pangan, penciptaan lapangan kerja, serta kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan kemampuan masyarakat menjadi beberapa isu yang perlu mendapat perhatian.

Bagi masyarakat, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur melalui program yang diumumkan pemerintah, tetapi juga melalui dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, termasuk daya beli, ketersediaan pekerjaan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Pentingnya Evaluasi Kebijakan yang Berpihak kepada Masyarakat

Temuan survei CELIOS menjadi pengingat bahwa kondisi ekonomi rumah tangga dan persepsi masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan kebijakan pajak dan pungutan tidak menambah beban secara berlebihan bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Selain itu, komunikasi kebijakan yang terbuka dan mudah dipahami juga penting agar masyarakat mengetahui tujuan, manfaat, serta dampak kebijakan yang diterapkan.

Dengan memperhatikan masukan masyarakat dan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi persoalan yang perlu segera dibenahi.

Langkah tersebut dibutuhkan agar kebijakan publik semakin sesuai dengan kebutuhan warga dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat.