120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan Hak Menyatakan Pendapat untuk Proses Pemakzulan Gibran!

HAIJAKARTA.ID- Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir di lingkungan DPR RI. 

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi diketahui telah menandatangani usulan penggunaan hak konstitusional tersebut.

Pimpinan DPR RI menerima perwakilan anggota lintas fraksi yang menyampaikan usulan Hak Menyatakan Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan bahwa usulan tersebut telah memperoleh dukungan dari anggota berbagai fraksi di DPR. 

Jumlah keseluruhan anggota yang ikut menandatangani mencapai 120 orang. 

Dukungan tersebut berasal dari delapan fraksi dengan jumlah yang berbeda-beda. 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi penyumbang dukungan terbanyak dengan 28 anggota.

Selanjutnya, Fraksi Partai NasDem tercatat menyumbangkan 19 anggota. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat masing-masing mengirimkan 18 anggota.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan memberikan dukungan sebanyak 14 anggota. 

Fraksi Partai Golkar dan Partai Gerindra masing-masing tercatat sebanyak 11 anggota. 

Adapun Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) diwakili oleh satu anggota.

Dengan demikian, total 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menyatakan dukungan melalui penandatanganan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.

Hak Menyatakan Pendapat Diatur dalam Konstitusi

Saan Mustopa menjelaskan bahwa Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional yang dimiliki DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Secara khusus, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (4) UU MD3. 

Dalam aturan tersebut, DPR memiliki kewenangan menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan presiden serta wakil presiden.

Dalam konteks usulan yang disampaikan para anggota DPR, Saan menyebut bahwa HMP tersebut berkaitan dengan dugaan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.

Ia juga menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 211 Ayat (1) UU MD3 dan Pasal 192 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI.

DPR Akan Menindaklanjuti Sesuai Mekanisme Hukum

Meski telah menerima usulan yang ditandatangani 120 anggota, Saan menegaskan bahwa proses selanjutnya tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku di DPR.

Artinya, penyampaian usulan tersebut belum secara otomatis menjadikan Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatan Wakil Presiden. 

Masih terdapat tahapan konstitusional dan prosedur kelembagaan yang harus dilalui sebelum adanya keputusan lebih lanjut.

Pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai aturan yang mengatur pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat.

Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena melibatkan anggota dari delapan fraksi di parlemen. 

Jumlah dukungan yang mencapai 120 anggota juga memperlihatkan bahwa usulan tersebut mendapatkan perhatian dari sejumlah kelompok politik di DPR RI.

Meski demikian, kelanjutan prosesnya masih bergantung pada pembahasan dan keputusan melalui mekanisme resmi lembaga legislatif.