DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang, Upaya Perkuat Pemberantasan Korupsi!


HAIJAKARTA.ID- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi serta penanganan aset yang berasal dari kejahatan.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Sejumlah pimpinan DPR lainnya turut hadir, di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Pengesahan RUU Perampasan Aset ini menjadi bagian dari perjalanan panjang pembahasan regulasi yang berkaitan dengan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana.
Kehadiran undang-undang tersebut diharapkan dapat memperkuat instrumen hukum negara dalam menangani kekayaan yang diduga berasal dari aktivitas kejahatan.
Perampasan aset merupakan salah satu pendekatan yang dinilai penting dalam pemberantasan korupsi.
Sebab, penanganan tindak pidana tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga menyangkut pemulihan kerugian dan penguasaan kembali aset yang diperoleh melalui tindak pidana.
Melalui regulasi ini, pengaturan mengenai perampasan aset terkait tindak pidana diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat.
Dengan demikian, negara memiliki instrumen yang lebih jelas dalam menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.
Meski demikian, pelaksanaan perampasan aset tetap harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta hak kepemilikan pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang juga menjadi perhatian karena regulasi tersebut berkaitan langsung dengan upaya memperkuat penegakan hukum di Indonesia.
Selama ini, pemberantasan korupsi tidak hanya menghadapi persoalan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga tantangan dalam menelusuri, mengamankan, dan memulihkan aset hasil kejahatan.
Dengan disahkannya regulasi tersebut, masyarakat kini menantikan bagaimana aturan itu akan diterapkan dalam praktik penegakan hukum.
Kejelasan mekanisme, transparansi, dan pengawasan menjadi aspek penting agar pelaksanaannya tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.
Pengesahan ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa upaya perampasan aset dapat berjalan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.