UU Perampasan Aset Disahkan, Harta Tersangka yang Kabur atau Meninggal Bisa Dirampas dengan Syarat Minimal Rp1 Miliar!

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa
HAIJAKARTA.ID- DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (19/11/2026).
Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut memungkinkan negara merampas aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana meskipun pelakunya belum atau tidak dapat dijatuhi putusan pidana, dengan sejumlah persyaratan.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian karena perampasan aset tetap dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, maupun mengalami sakit permanen.
Aturan mengenai perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku tercantum dalam Pasal 6.
Dalam ketentuan tersebut, terdapat persyaratan nilai aset yang dapat menjadi objek perampasan, yakni paling sedikit Rp1 miliar.
Dengan demikian, mekanisme perampasan aset tidak semata-mata bergantung pada keberhasilan proses pemidanaan terhadap seseorang.
Negara tetap dapat mengupayakan pengambilalihan aset yang memenuhi kriteria hukum, sekalipun proses pidana terhadap pihak yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan karena kondisi tertentu.
Pasal 6 ayat (2) dalam draf UU tersebut menyebutkan:
"Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
Selain persyaratan nilai, aturan tersebut juga membatasi kondisi yang memungkinkan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana diterapkan.
Ketentuan itu berlaku terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.
Mekanisme serupa juga dapat diterapkan apabila pelaku tindak pidana tidak diketahui identitas maupun keberadaannya.
Meski memungkinkan perampasan aset tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku, proses tersebut tidak berarti negara dapat mengambil harta seseorang secara sepihak.
Dalam mekanisme yang diatur, jaksa harus mengajukan permohonan perampasan aset kepada pengadilan negeri.
Artinya, pengadilan tetap memiliki peran untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pihak yang merasa keberatan terhadap permohonan perampasan juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian bahwa aset yang dimilikinya berasal dari sumber yang sah.
Ketentuan ini menjadi bagian penting untuk memastikan proses perampasan aset tetap berada dalam koridor hukum serta memberikan ruang bagi pihak yang berkepentingan untuk mempertahankan hak atas kepemilikannya.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketentuan mengenai batas minimal nilai aset sebesar Rp1 miliar.
Berdasarkan draf yang diterima Kumparan, besaran tersebut dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Dengan adanya ketentuan tersebut, batas nilai aset yang menjadi objek perampasan tanpa putusan pidana tidak sepenuhnya bersifat permanen.
Pemerintah dapat melakukan penyesuaian melalui mekanisme peraturan yang telah ditentukan.
Pengesahan UU Perampasan Aset ini menjadi salah satu langkah dalam penguatan upaya penanganan tindak pidana, khususnya untuk memastikan aset yang berkaitan dengan kejahatan tetap dapat ditelusuri dan diproses melalui mekanisme hukum.
Namun, penerapannya tetap membutuhkan proses peradilan dan pembuktian sesuai ketentuan undang-undang agar upaya pemulihan aset tidak mengabaikan perlindungan terhadap hak kepemilikan masyarakat.