Mafia Pangan Diduga Jadi Pemicu Lonjakan Harga Minyak Goreng, DPR Minta Pemerintah Bertindak Tegas!
HAIJAKARTA.ID- Mafia pangan diduga jadi pemicu lonjakan harga minyak goreng, hal ini jadi perhatian serius kalangan parlemen.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah, meminta pemerintah segera membongkar dugaan praktik mafia pangan yang disebut menjadi penyebab terganggunya distribusi dan stabilitas harga minyak goreng nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Rina sebagai respons atas pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang sebelumnya mengungkap adanya permainan mafia pangan dalam tata kelola minyak goreng di Indonesia.
Menurut Rina, jika dugaan tersebut benar terjadi, maka pemerintah tidak boleh tinggal diam. Ia menilai praktik mafia pangan dapat merusak sistem distribusi bahan pokok dan membebani masyarakat kecil.
“Kalau memang ada mafia pangan yang bermain dalam distribusi minyak goreng, pemerintah harus mengusutnya sampai tuntas. Siapa pun yang terlibat tidak boleh dilindungi,” ujar Rina dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Minyak Goreng Jadi Beban Baru Masyarakat
Rina menjelaskan bahwa minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang digunakan hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rumah tangga hingga pelaku UMKM kuliner.
Karena itu, lonjakan harga minyak goreng secara langsung berdampak terhadap daya beli masyarakat.
Kenaikan harga juga dinilai memperbesar biaya produksi bagi pedagang kecil seperti penjual gorengan, warung makan, hingga usaha makanan rumahan.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memperburuk tekanan ekonomi masyarakat di tengah harga kebutuhan pokok lain yang juga mengalami kenaikan.
Ia menegaskan negara harus hadir untuk melindungi rakyat dengan memastikan rantai distribusi pangan berjalan sehat dan bebas dari praktik permainan harga.
DPR Soroti Praktik Penimbunan dan Manipulasi Pasokan
Selain menyebabkan harga naik, keberadaan mafia pangan disebut dapat menciptakan kelangkaan buatan di pasar.
Praktik seperti penimbunan barang, manipulasi distribusi, hingga pengaturan pasokan dianggap sangat merugikan masyarakat.
Rina menilai pemerintah perlu mengambil langkah hukum yang tegas agar ada efek jera bagi para pelaku.
Ia juga meminta aparat penegak hukum dan Satgas Pangan bergerak cepat mengusut dugaan tersebut hingga ke akar permasalahan.
“Jangan ada kompromi terhadap mafia pangan. Penegakan hukum harus dilakukan secara serius agar masyarakat tidak terus dirugikan,” katanya.
Mentan Sebut Mafia Pangan Ganggu Tata Kelola Minyak Goreng
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap bahwa tata kelola minyak goreng di dalam negeri sulit dikendalikan akibat adanya permainan mafia pangan.
Dalam keterangannya di Jakarta Selatan, Amran meminta Satgas Pangan Polri ikut turun tangan memberantas jaringan mafia yang dianggap mengacaukan rantai pasok minyak goreng domestik.
“Ada mafia yang harus dibereskan di republik ini,” tegas Amran.
Ia juga menyebut tantangan terbesar dalam pembenahan tata kelola pangan adalah adanya pihak-pihak yang diduga mendukung keberadaan jaringan tersebut.
Karena itu, kerja sama lintas lembaga dinilai penting untuk memperbaiki distribusi dan menjaga kestabilan harga pangan nasional.
Harga Minyak Goreng Masih Jadi Sorotan
Kenaikan harga minyak goreng dalam beberapa waktu terakhir terus menjadi perhatian publik.
Sejumlah pengamat sebelumnya menilai lonjakan harga dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari biaya kemasan plastik, permintaan global, hingga distribusi dalam negeri yang belum stabil.
Pemerintah diharapkan mampu menjaga pasokan minyak goreng tetap aman dan harga tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang paling terdampak oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.
