Menkeu Bentuk Tim Khusus Awasi Anggaran Program MBG, Evaluasi Dilakukan Setiap 2 Bulan!
HAIJAKARTA.ID- Pemerintah memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk tim pengawas khusus yang bertugas memantau penggunaan anggaran di seluruh daerah.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan setiap dana negara yang dialokasikan untuk program prioritas nasional tersebut digunakan secara efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG tidak hanya dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program, tetapi juga melibatkan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang memiliki jaringan kantor di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Menurut Purbaya, tim khusus tersebut akan mulai bekerja pada pekan depan dengan fokus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan, mulai dari penggunaan anggaran, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga efektivitas penyaluran manfaat kepada masyarakat.
“Pengawasannya akan lebih terstruktur karena bukan hanya dilakukan oleh BGN. Pengawasan dari Kementerian Keuangan akan memperkuat akuntabilitas sehingga tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program,” ujar Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (26/6).
Ia menegaskan, evaluasi pelaksanaan Program MBG akan dilaksanakan secara berkala setiap dua bulan.
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah akan menilai tingkat penyerapan anggaran, kualitas pelaksanaan program, efektivitas distribusi makanan bergizi, hingga berbagai kendala yang ditemukan di lapangan.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan program.
Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan dana atau pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan, pemerintah akan mengambil langkah tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembentukan tim pengawas ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga integritas Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program strategis nasional.
Dengan nilai anggaran yang besar dan cakupan penerima manfaat yang luas, pemerintah menilai pengawasan berlapis sangat diperlukan agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain melakukan pengawasan administratif, tim dari Kementerian Keuangan juga akan melakukan pemantauan terhadap efektivitas penggunaan dana di setiap daerah.
Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program, meningkatkan efisiensi belanja negara, sekaligus memastikan kualitas layanan kepada masyarakat terus meningkat.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap dapat menekan angka stunting, memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia, serta mendukung terwujudnya generasi yang lebih sehat dan produktif.
Sebelumnya, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional juga terus melakukan berbagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Program MBG, termasuk memperkuat sistem distribusi, meningkatkan kapasitas dapur SPPG, serta memperbaiki mekanisme pengawasan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan efisien.
Dengan keterlibatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di seluruh Indonesia, pemerintah optimistis sistem pengawasan akan semakin kuat.
Kehadiran tim independen dari Kementerian Keuangan diharapkan mampu meningkatkan transparansi, mencegah potensi penyimpangan anggaran, serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pemerintah juga berharap sinergi antara Kementerian Keuangan, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat implementasi Program MBG sehingga target peningkatan kualitas gizi nasional dapat tercapai secara optimal.
