Follow WhatsApp Channel Haijakarta.id
Follow

HAIJAKARTA.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih terdapat ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum menapatkan askes listrik.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat Program Listrik Desa (Lisdes) dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp 10,3 triliun pada 2026.

Hal tersebut disampaikan Bahlil saat kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Jumat (19/6/2026). Berdasarkan data pemerintah, masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik.

“Ide program pemerintahan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat,” kata Bahlil saat berdialog dengan warga penerima manfaat Lisdes dikutip pada Jumat, (19/6/2026).

Pemerintah Tingkatkan Angaran Sekitar Rp 10,3 Triliun

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus memperluas Program Lisdes agar masyarakat di berbagai wilayah dapat menikmati manfaat listrik, baik untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun aktivitas ekonomi.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada 2025 pemerintah merealisasikan pembangunan kelistrikan di 1.361 lokasi yang terdiri atas desa dan dusun dengan dukungan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun.

Sementara pada 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran menjadi sekitar Rp 10,3 triliun guna mempercepat penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau.

Bahlil menjelaskan pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil sering kali tidak layak secara bisnis jika hanya dihitung dari sisi keuntungan perusahaan.

“Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga investasinya bisa mendekati Rp 700 juta. Secara bisnis itu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat,” tegasnya.

Bahlil: Saya Juga Lahir Tidak Ada Listrik

Bahlil mengaku memiliki kedekatan emosional dengan persoalan akses listrik karena pernah merasakan hidup tanpa listrik saat kecil.

Ia lahir dan tumbuh di Papua dalam kondisi yang serba terbatas, bahkan baru menikmati listrik ketika duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar.

“Saya juga lahir tidak ada listrik. Belajarnya pakai lampu pelita. Karena itu saya tahu betul bagaimana rasanya hidup tanpa listrik,” ucapnya.

Menurut Bahlil, akses listrik tidak boleh hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan. Warga yang tinggal di desa, dusun, hingga wilayah terluar Indonesia juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan listrik yang layak.