Karhutla Papua Barat Capai 2.496 Hektare, Fakfak Jadi Wilayah Paling Rawan!

HAIJAKARTA.ID- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi perhatian serius di Papua Barat. Berdasarkan data Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Papua Barat yang mengacu pada aplikasi SiPongi+ Kementerian Kehutanan, total luasan karhutla di Papua Barat sepanjang 2026 telah mencapai sekitar 2.496,39 hektare.

Kabupaten Fakfak menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar. Hingga 31 Juli 2026, karhutla di daerah tersebut tercatat mencapai sekitar 2.171,35 hektare, atau hampir 87 persen dari total luasan karhutla di Papua Barat.

Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy Walter Susanto mengatakan Fakfak masuk dalam kategori wilayah yang rawan karhutla.

Data tersebut disampaikan dalam rapat pembentukan satuan tugas (satgas) penanganan karhutla di Manokwari, Senin (24/8/2026).

“Fakfak menjadi daerah dengan kondisi karhutla paling besar dibanding kabupaten lainnya di Papua Barat,” kata Jimmy.

Selain Fakfak, kebakaran juga tercatat terjadi di sejumlah wilayah lain. SiPongi+ mencatat luasan karhutla di Teluk Bintuni mencapai 223,51 hektare, Manokwari Selatan 34,35 hektare, Pegunungan Arfak 33,61 hektare, dan Manokwari 33,54 hektare.

373 Titik Api Tersebar di Papua Barat

Kondisi karhutla di Papua Barat semakin menjadi perhatian setelah pemantauan terbaru menunjukkan terdapat 373 titik api yang tersebar di tujuh kabupaten.

Data SiPongi+ per 23 Agustus 2026 pukul 16.00 WIT menunjukkan titik panas telah ditemukan di seluruh kabupaten di Papua Barat, termasuk Teluk Wondama dan Kaimana.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah meningkatkan langkah pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas.

Secara keseluruhan, karhutla Papua Barat pada 2026 tercatat terjadi pada beberapa periode.

Pada Januari luas kebakaran mencapai 55,12 hektare, April 1,08 hektare, Juni 472,08 hektare, dan Juli menjadi periode dengan luasan terbesar, yakni mencapai 1.968,11 hektare.

Jika dibandingkan dengan 2025, kondisi tahun ini menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Pada 2025, luas karhutla di Papua Barat tercatat sekitar 1.228,71 hektare.

Berdasarkan jenis kawasan, sebagian besar kebakaran terjadi di areal penggunaan lain (APL) dengan luas 1.558,53 hektare.

Selanjutnya, kebakaran tercatat di kawasan hutan produksi seluas 363,70 hektare, hutan produksi terbatas 308,40 hektare, hutan produksi konversi 229,25 hektare, serta hutan lindung 36,51 hektare.

Pemerintah Bentuk Satgas dan Perkuat Penanganan

Menghadapi peningkatan karhutla, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Papua Barat Nomor 100.3.4.1 pada 26 Juli 2026.

Surat tersebut berisi kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan sekaligus mengantisipasi potensi dampak El Nino.

Pemerintah daerah juga membentuk satgas penanganan karhutla dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait.

Tim di lapangan telah melakukan patroli dan pemadaman di sejumlah wilayah yang terdampak, termasuk Fakfak dan Manokwari Selatan.

Kendaraan pemadam kebakaran bantuan dari Kementerian Pertahanan juga disiapkan untuk mendukung operasi penanganan karhutla.

Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru mengatakan personel TNI bersama kepolisian dan pemerintah daerah terus bersiaga untuk mengidentifikasi titik api yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran lebih besar.

Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta tidak membuang puntung rokok sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran.

Karhutla Juga Meluas ke Papua Tengah

Ancaman karhutla tidak hanya terjadi di Papua Barat. Di wilayah tetangga, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, kebakaran hutan dan lahan juga meluas dan telah menghanguskan sekitar 396,13 hektare lahan.

BNPB mencatat kebakaran berlangsung sejak 18 Juli hingga 23 Agustus 2026 dan tersebar di tujuh distrik, yakni Teluk Kimi, Nabire Kota, Nabire Barat, Wanggar, Nabire, Makimi, dan Yaur.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan kebakaran diduga dipengaruhi kondisi cuaca panas, angin kencang, serta banyaknya semak dan ilalang yang mengering.

Empat kepala keluarga tercatat terdampak langsung dan mendapatkan pendampingan dari petugas gabungan.

Masalah lain muncul dalam proses pemadaman. Hingga 23 Agustus, sejumlah titik api di Nabire masih belum dapat dipadamkan karena lokasinya sulit dijangkau oleh armada pemadam melalui jalur darat.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Nabire meminta dukungan tambahan berupa helikopter untuk operasi water bombing serta tambahan armada pemadam kebakaran agar titik api di wilayah yang sulit dijangkau dapat ditangani.

Ribuan Titik Panas Terdeteksi di Papua Tengah

Kondisi di Papua Tengah juga diperburuk oleh rendahnya curah hujan. BMKG mencatat 1.923 titik panas terdeteksi di Papua Tengah selama periode 10-22 Agustus 2026.

Dari jumlah tersebut, Kabupaten Nabire menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 1.069 titik.

BMKG menyebut rendahnya curah hujan menyebabkan ketersediaan sumber air di Nabire menurun. Kondisi tersebut membuat wilayah yang memiliki material kering lebih mudah terbakar ketika terkena pemicu api.

Pemerintah Papua Tengah pun meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi kebakaran di kawasan hutan lindung dan konservasi.

Pemerintah daerah juga mengantisipasi kesulitan pemadaman di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau serta memiliki kondisi angin yang dapat mempercepat penyebaran api.

Situasi karhutla di Papua Barat dan Papua Tengah menjadi pengingat bahwa kondisi cuaca kering, angin kencang, serta banyaknya vegetasi yang mudah terbakar dapat meningkatkan risiko penyebaran api secara cepat.

Penguatan patroli, pemantauan titik panas, kesiapan armada pemadam, hingga dukungan operasi udara menjadi penting untuk mencegah kebakaran meluas dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan.